Artikel

PELAYANAN PUBLIK DIERA COVID-19

Pelayanan Publik diera Covid-19

Sumber : https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01348216/antisipasi-penyebaran-virus-corona-perkantoran-pemkot-cimahi-disemprot-disinfektan

Corona Virus Diseases 2019 atau COVID-19 saat ini menjadi permasalahan global yang menyita perhatian masyarakat. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019, kini COVID-19 telah menjajah 216 negara di dunia, karena penyebaran yang cukup masif sehingga virus corona dikatakan sebagai pandemik (WHO, 2020). Covid-19 tidak hanya memberikan dampak dalam bidang kesehatan saja, namun juga berdampak kepada sektor lain seperti Pendidikan, ekonomi dan pelayan publik. Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan untuk mengurangi penyebaran Covid-19, diantaranya kebijakan belajar, bekerja dan beribadah dari rumah atau dikenal dengan istlah Work From Home, penerapan social distancing, physical distancing, dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Warsono dan Taufik, 2020).

World Health Organization (WHO) merilis data kematian dunia mencapai angka 926.544 dan kasus positif dunia tercatat 29.155.581 (WHO, 2020). Di Indonesia sendiri angka kematian telah mencapai 8.965 dengan kasus terindikasi positif 225.030 (covid.19.go.id, 2020). Para peneliti diberbagai negara terus melakukan penelitian untuk menemukan obat atau vaksin yang dapat menyembuhkan COVID-19, namun sampai saat ini belum ada penelitian yang berhasil menemukan vaksin covid-19. Selain itu, para ilmuwan juga belum dapat memprediksikan kapan COVID-19 berakhir (Warsono dan Taufik, 2020). Hal ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah dalam menentukan langkah kebijakan yang akan diambil untuk memperbaiki kondisi Indonesia agar tetap produktif di era COVID-19, termasuk dalam lingkup birokrasi yang memberikan pelayanan publik di era pandemik COVID-19. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menuntut penyelenggara pelayanan agar mampu memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik kepada masyarakat dimasa pandemik sehingga haknya sebagai warga negara terpenuhi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Adanya protokol kesehatan dengan pembatasan pergerakan masyarakat yang dilakukan pemerintah menyebabkan pelayanan publik terbatas. Hal ini sesuai kecenderungan masyarakat yang ingin mengakses pelayanan publik secara langsung. Berdasarkan hasil Survei Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada tahun 2019 menunjukkan 70,3 % responden merasa nyaman apabila menerima pelayanan publik dari birokrasi pemerintah secara langsung jika dibandingkan dengan mekanisme daring atau melalui online. Selain itu, mengenai kenyamanan mengakses informasi, sebanyak 51,6% responden lebih nyaman untuk bertanya langsung kepada petugas pelayanan (Ombudsman RI SulSel, 2020). Selain itu, sarana dan prasarana penunjang pelayanan  publik secara digital juga masih belum optimal baik dari sisi penyelenggara pelayanan maupun dari proses sosialisasi kepada masyarakat terhadap akses pelayan publik secara digital.

Korea Selatan dan Taiwan merupakan dua negara yang dapat dikatakan berhasil dalam  menerapkan kebijakan strategi yang cepat dan tepat dalam penanganan Covid-19 dengan optimalisasi peran serta birokrasi hal tesebut juga diakui oleh World Health Organization (WHO). Pelayanan perizinan administrasi yang tidak berbelit-belit terkait keperluan kesehatan, keuangan dan lain-lain selama pandemik dirasakan mudah diakses oleh masyarakat Korea Selatan (Wibowo, 2020). Kedua negara tersebut mampu menerapkan digitalisasi birokrasi secara baik sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pelayanan secara responsif. Korsel Bercermin dari Korea Selatan dan Taiwan, Indonesia juga harus mampu menerapkan digitalisasi birokrasi dalam penyelenggaraan pelayan publik di masa pandemik sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan secara optimal. Selain itu, penerapan digitalisasi birokrasi tentu saja harus dibarengi dengan mengoptimalkan sosialisasi dan pengedukasian serta pemahaman kepada masyarakat yang akan mengakses layanan publik secara online.

Referensi :

Ombudsman Republik Indonesia (25 Mei 2020). Pelayanan Publik di Era New Normal. Dikutip dari https://ombudsaman.go.id.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (15 September 2020). Data Sebaran. Dikutip dari https://covid19.go.id.

Taufik, & Warsono H. (2020). Birokrasi Baru Untuk new Normal: Tinjaun Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19. Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik 2(1), 1-18.

Wibowo, P. (15 Mei 2020). Birokrasi Selama Masa Pandemi. Dikutip dari https://www.kasn.go.id.

World Health Organization (15 September 2020). Coronavirus Disease (Covid-19) Pandemic. Dikutip dari https://www.who.int.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close