Artikel

E-BILLING SEBAGAI SOLUSI PEMBAYARAN PAJAK DITENGAH PANDEMI COVID-19

https://lifepal.co.id/media/e-billing-pajak-begini-cara-bayarnya/

 

Covid-19 menjadi salah satu faktor penghambat ketidak stabilan perekonomian, berbagai sektor ekonomi terkena imbas dengan adanya wabah ini. Merembaknya wabah ini maka berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Mulai dari penerapan work from home, social distancing, physical distancing hingga diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasarkan kebijakan tersebut tentu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, jika Covid-19 segera ditangani maka pertumbuhan ekonomi masih di atas 4%. Lain halnya jika pandemi ini masih bertahan hingga 3-6 bulan lagi maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 2,5% bahkan 0% (Suara Merdeka, 2020).

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah dari sektor pajak. Pajak adalah iurang masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunananya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013). Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Penerimaan pajak periode Januari hingga Desember 2019 terkumpul sebesar Rp1.332,06 Triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp.1.577,56 Triliun, Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan APBN mengalami peningkatan, dari 67,59 persen di tahun 2018 menjadi 68,06 persen di tahun 2019 (Kemenkeu, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditegah covid-19 menerapkan kebijakan dalam upaya mencegah penyebaran wabah ini yaitu menghentikan kegiatan tatap muka dengan wajib pajak dan menggantikannya dengan komunikasi secara daring. E-Billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Sebelum e-Billing digunakan, wajib pajak diarahkan untuk pembuatan kode billing melalui customer service atau teller bank, kring pajak 1500200, sms ID billing, layanan billing di KPP atau KP2KP, internet banking maupun penyedia jasa aplikasi (ASP). Pembayaran e-billing melalui berbagai cara yaitu teller bank (kantor pos), ATM, mini ATM di KPP atau KP2KP, internet banking, dan agen branchless banking (saat ini dilayani melalui brilink). (Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. 2016).

E-Billing merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017). Tujuan dibuatnya inovasi pembayaran pajak e-Billing ini agar wajib pajak dimudahkan dalam melakukan pembayaran pajak, pembayaran dapat dilakukan kapanpun (24 jam online) dan dimanapun, terhindar dari kesalahan transaksi seperti transaksi unmatched serta transaksi terjadi secara realtime sehingga data langsung tercatat (Agustia, 2017). Penerapan e-Billing memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri. Terbukti dapat meminimalisasi human error karena mengurangi kesalahan entry oleh petugas loket dan menjadi lebih akurat. Keunggulan e-Billing pajak yang lain adalah ramah lingkungan karena tidak memerlukan banyak kertas, lebih mudah membayarnya karena Wajib Pajak bisa membayar pajak dengan banyak cara, kapan saja, dan dimana saja, serta lebih cepat tanpa harus antre (Bandiyono & Septiana, 2018).

Penerimaan pajak yang rendah akibat dampak dari Covid-19 adalah konsekuensi yang harus diterima pemerintah. Covid-19 yang menjadi penghalang wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, diharapkan dengan menggunakan e-Billing dapat menjadi solusi dalam melakukan pembayaran pajak. Peran wajib pajak dalam melakukan pembayaran secara tidak langsung telah membantu negara dalam berjuang memfasilitasi para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menyembuhkan dan menghentikan laju wabah ini. Setidaknya, inilah cara wajib pajak dalam upaya mendukung pemberantasan pandemi Covid-19.

 

DAFTAR PUSTAKA

Agustia, I. (2017). Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak secara Elektronik (E-Billing) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Jom FISIP, 4(2), 1–15.

Bandiyono, A., & Septiana, B. F. (2018). Pelaksanaan E-Billing Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. Jurnal Kebijakan Publik, 9(1), 19–26.

Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. (2016). E-Biling. http://www.pajak.go.id/e-billing.

Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 1(1), 97–106. https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2019. APBN Kita.

Suara Merdeka. (4 Mei 2020). Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. Dikutip dari https://www.suaramerdeka.com/news/opini/225802-ekonomi-di-masa-pandemi-covid-19

Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Close