Artikel

75 TAHUN KEMERDEKAAN INDONESIA, SUDAH MERDEKAKAH PENDIDIKAN KITA?

 

https://edukasi.kompas.com/

Indonesia telah mencapai usia 75 tahun pada tanggal 17 Agustus kemarin. Meskipun hari Kemerdekaan tahun ini terasa berbeda akibat pandemi masih melanda, namun tetap saja momentum ini selalu diperingati dengan pengibaran sang merah putih, upacara, perlombaan dan euphoria kemerdekaan lainnya. Momen kemerdekaan patutlah kita kenang untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan rasa syukur kita atas berkat kemerdekaan dari para penjajah.

Merdeka, merupakan kata yang sering terngiang ketika memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Namun apakah kondisi kita layak disebut merdeka?. Natal (2020) mengemukakan bahwa seorang filsuf Armatya Sen menuliskan buku berjudul, “Perkembangan adalah Kemerdekaan”. Judul buku tersebut berimplikasi bahwa sesuatu atau seseorang akan layak dikatakan merdeka jika mereka berkembang. Dalam prosesnya, perkembangan secara fundamental dimotori oleh satu bidang, yaitu pendidikan.

Kebijakan terkait Pendidikan selalu berganti setiap pergantian menteri Pendidikan di Indonesia. Rahardjo (2018) mengatakan, sejak zaman Orde Baru, selalu ada pergantian kebijakan terkait sekolah utamanya perombakan kurikulum. Perubahan kurikulum antara lain pada 1975, kemudian 1984 yang dikenal dengan kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), pada 1994, dan pada 2004 yang dikenal istilah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), serta Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Belakangan juga pemerintah menerapkan Kurikulum 2013 yang konon menekankan kompetensi dan kreativitas.

Selain perombakan kurikulum, terdapat pula kebijakan-kebijakan fenomenal dalam dunia pendidikan. Beberapa kebijakan yang lekat dalam memori kita seperti kebijakan Ujian Nasional dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi yang yang dianggap sebagai upaya pemerataan pendidikan. Ujian Nasional yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 2003/2004 berdasarkan keputusan Keputusan Mendiknas Nomor 153/U/2003 Tanggal 14 Oktober 2003 (Sulistyo, 2006). UN sebagai syarat kelulusan peserta didik di tigkat SD, SMP dan SMA kemudian pada tahun 2021 dihapuskan dan digantikan dengan mekanisme penilaian kompetensi minimum dan survei karakter (Tempo.co, 2019). PDDB sistem zonasi dilaksanakan sejak 2017 yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017 (Andina, 2017). Bagaimana evaluasinya? Sudahkah kebijakan ini mencapai tujuan pemerataan pendidikan?. Hasil penelitian Purwanti, Irawati, Adiwisastra, & Bekti, H. (2019) bahwa kebijakan sistem zonasi yang diimplementasikan di Kota Bandung pada tahun ajaran 2017/2018 dan tahun ajaran 2018/2019 diperoleh bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2018/2019 jika diukur berdasarkan indikator dukungan agen pelaksana, kesesuaian tindakan, meningkatnya APK RMP, dan mendekatkan sekolah dengan domisili siswa lebih efektif dibandingkan dengan implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2017/2018. Namun tidak efektif jika diukur dari indikator mengubah persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit dan menurunkan angka tidak melanjutkan sekolah. Adanya campur tangan politik dalam proses implementasi kebijakan telah membuat kegiatan penerimaan peserta didik baru tingkat SMP di kota Bandung selalu menuai konflik. Selain itu kebijakan ini menurunkan motivasi peserta didik untuk berprestasi. Menurut Andina (2017), dengan sistem zonasi, peserta didik yang berprestasi berada di rombongan belajar yang sama dengan peserta didik yang kurang berprestasi, cenderung bagi mereka yang berprestasi baik untuk tidak perlu mengejar prestasi yang lebih baik dari temannya. Standar kelas pun menjadi rendah. Maka dari itu, kebijakan PDDB sistem zonasi perlu dikaji kembali agar tidak merugikan peserta didik.

Beberapa waktu lalu juga dikeluarkan kebijakan dalam dunia Pendidikan yaitu kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini diatanggapi secara optimis, ada pula yang skeptis bahkan apatis. Merdeka belajar ala Nadiem Makarim dianggap sebagai angin segar dalam dunia Pendidikan yang mengupayakan pembelajaran yang meyenangkan dan memerdekakan. Kebijakan Ini mengupayakan sistem pembelajaran berbasis teknologi dan budaya lokal untuk menggali potensi peserta didik. Konsep Merdeka Belajar menganggap peserta didik sebagai individu yang berbeda dan merdeka sehingga praktek pembelajaran tidak lagi dipukul rata dan sama untuk semua peserta didik.  Sesuai konsep Merdeka Belajar yang dikemukakan Setiawan (2020), yaitu free choice, siswa dipilih sesuai prangkat/program/teknik belajar sesuai siswa, dan personalized learning dimana menyesuaikan siswa memahami materi dan memecahkan jawaban sesuai kemampuannya,

Sejalan dengan konsep Merdeka Belajar bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan tersendiri. Natal (2020) mengemukakan bahwa konsep pedagogis pada 1990 oleh Vygotsky, Piaget, Dewey, dan Brunner mencapai puncak intelektualitas dengan konsep-konsep berikut: kurikulum terpadu (integrated curriculum), kecerdasan jamak (multiple intelegecies), belajar berbasis penelisikan (inquiry-based learning). Beragam konsep tersebut pada akirnya memiliki satu kesimpulan menurut Sir John Jones, bahwa praktik dan aktivitas belajar berpulang, berpusat dan bertujuan megembalikan keunikan anak. Sesuai dengan pendapat Rahardjo (2020), bahwa setiap anak dipandang istimewa. Bahwa sekolah yang baik hanya “mengantarkan” anak untuk menjadi diri mereka sendiri, mengantarnya pun tak perlu jauh-jauh karena setiap anak memiliki bakat masing-masing. Jelas bahwa anak diantarkan untuk menapaki jalur kehidupan menjadi prbadi yang merdeka.

Namun, mereka yang skeptis terhadap kebijakan Merdeka Belajar dikarenakan aspek pemerataan dan ketersediaan akses pendidikan. Merdeka Belajar menekankan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dan sejalan dengan revolusi industri 4.0 merupakan terobosan baru, hanya saja ketersediaan fasilitas di pelosok desa masih jauh panggang dari api. Misalnya, pelaksanaan pembelajaran daring saat ini tentu saja bagi peserta didik di pelosok dengan akses jaringan yang kurang menjadikan proses belajar terkendala (Sadikin & Hamidah, 2020).

Pada akhirnya, sejauh ini rakyat Indonesia masih berharap akan perbaikan kualitas pendidikan demi menggapai cita-cita kemerdekaan pada alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Rahardjo (2018), bahwa sekolah perlu didekolonisasi, serta diisi rintisan dan gagasan kembali mengurus dan merawat tanah air. Sistem pendidikan menjadikan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan menjadikan tempat kita berasal sebagai tempat berangkat sekaigus tempat mengabdi. Natal (2020), mengemukakan bahwa rakyat berharap akan semakin sadarnya bentuk ideal dan pelaksanaan pendidikan sebagai pengembangan potensi rakyat. Sampai harapan tersebut menjadi kenyataan, sesungguhnya kita masih belum merdeka dan belum terdidik. Perjuangan kemerdekaan belum selesai, hanya bertranformasi dari perang senjata menjadi perang pemikiran.

 

Referensi

Andina, E. (2017). Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 9, 9-12.

Natal, JC Pramudia. (2020). Retakan Nalar Maklumat Pendidikan dan Praktik Baik Pedadogi Anak. Buku Mojok Group: Yogyakarta.

Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastra, J., & Bekti, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung. Jurnal Governansi5(1), 12-23.

Rahardjo, T. (2018). Sekolah Biasa Saja. INSISTPress: Yogyakarta.

Sadikin, A., & Hamidah, A. (2020). Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19. BIODIK, 6(2), 109-119.

Setiawan, W. (2020). Merdeka Belajar: Konsepsi dan Implementasi Pengelolaan Sekolah di Era Digital

Sulistyo, Gunadi. (2006). Ujian Nasional (UN): Harapan, Tantangan, dan Peluang. Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia. 9(1), 79-106.

Tempo.co. (12 Desember 2019). “Harusnya Memang Dihapus Saja”: Indonesia Tidak Lagi Berlakukan Ujian Nasional Mulai 2021, dikutip dari https://www.tempo.co/abc/5077/harusnya-memang-dihapus-saja-indonesia-tidak-lagi-berlakukan-ujian-nasional-mulai-2021

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Close