Call us on 0823-9388-3833

Home » Artikel » Penantian Sang Guru, Kapankah Berakhir

Penantian Sang Guru, Kapankah Berakhir

Oleh: Umar Ibsal *

Pidato Kenegaraan yang dibacakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Sidang Paripurna DPR/MPR RI 16 Agustus lalu kembali memberikan “angin segar” kepada para pendidik. Dalam pidatonya, presiden kembali memberikan perhatian yang serius dalam peningkatan kualitas pendidikan di negeri ini. Alokasi anggaran pendidikan 20% yang selama ini diperjuangkan oleh aktivis pendidikan maupun para guru akhirnya akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN) Tahun 2009.

Pada Sidang uji Undang-Undang APBN di Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2008, pemerintah diputuskan telah melanggar konstitusi karena hanya mengalokasikan 15,6% anggaran APBN 2008 untuk pendidikan (www.vhrmedia.com,15/08/2008). Padahal dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20% anggaran APBN untuk sektor pendidikan. Oleh karena itu, dalam RAPBN 2009, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dengan menambah Rp 46,1 triliun. Dari Rp 1.022,6 triliun RAPBN 2009, sekitar Rp 224 triliun akan dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Dari alokasi 224 triliun itu, 23,56 triliun akan dialokasikan untuk kesejahteraan guru. (Tribun Timur, 10/9/2008).

Dengan anggaran sebesar itu, guru dengan status PNS dengan pangkat terendah (II B) tanpa sertifikat profesi yang baru mengajar langsung dihargai minimal 2 juta rupiah. Tunjangan fungsional guru tetap Non PNS yang belum sarjana 250 ribu sebulan sedangkan yang berpredikat sarjana diganjar 300 ribu. Lain lagi dengan guru yang mengajar di daerah terpencil, gaji mereka meningkat tajam dari 2,29 juta menjadi 5,1 juta sebulan untuk yang bersertifikat profesi sedangkan yang belum mengantongi lisensi profesional digaji 3,6 juta rupiah. Bahkan guru besar PNS dengan golongan IV E gajinya naik dari 5,1 juta menjadi 13,5 juta rupiah.

Rencana kenaikan gaji guru mulai tahun depan tentunya disambut antusias oleh para guru. Mereka telah membayangkan dengan gaji sebesar itu dapat melunasi kredit motor, kredit rumah, serta melunasi utang-utang yang belum sempat terbayarkan. Guru tidak lagi canggung menyebutkan profesinya sebagai guru ji kodong. Masyarakat tidak lagi mencibir profesi guru sebagai profesi alternatif. Rating calon menantu yang berprofesi guru juga meningkat. Tidak ada lagi guru yang terpaksa mengais rejeki di luar profesinya sebagai guru. Guru tidak lagi berdemo dan mogok mengajar hanya karena menuntut kenaikan gaji. Menjadi guru jujur berbakti sudah tak lagi makan hati.

Sekilas, gambaran penghasilan guru memberikan harapan yang sangat besar bagi orang tua untuk berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan guru. Alumni SMA akan berbondongbondong bersaing untuk masuk ke Fakultas Keguruan. Tren peningkatan jumlah calon mahasiswa di universitas pencetak guru meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Iming-iming gaji tinggi serta status sosial masyarakat menjadi nilai tawar (bargaining value) profesi guru. Tak bisa dipungkiri, semakin tinggi gaji suatu profesi, maka semakin tinggi pula status sosialnya di mata masyarakat.

Cermati dan Sikapi Secara Bijak

Alokasi anggaran pendidikan 20% di RAPBN 2009 memang kabar yang sangat menggembirakan bagi para pendidik. Namun perlu kita cermati kembali UU Sisdiknas No. 20/2003. Pasal 49 ayat (1) mengatakan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini berarti bahwa gaji guru maupun dosen tidak boleh dimasukkan dalam pos anggaran pendidikan 20%. Sedangkan dalam RAPBN 2009, Rp 23,56 triliun dari anggaran pendidikan 20% digunakan untuk membayar gaji guru.

Seharusnya, gaji pendidik dialokasikan khusus dalam pos anggaran APBN sesuai dengan pasal (2) UU Sisdiknas No.20/2003 yang menyatakan bahwa Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, kenaikan gaji pendidik tetap patut disyukuri oleh kalangan guru di tengah carut marutnya kondisi keuangan negara. Keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji guru seyogyanya disikapi secara bijak oleh guru. Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan kini akan segera menjadi kenyataan. Namun, sampai kapan guru harus menunggu kesejahteraan itu terwujud? Sebelum janji tersebut, sudah terlalu banyak janji-janji pemerintah untuk mengangkat harkat dan martabat guru. Masih segar dalam ingatan kita ketika Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 (UUGD No. 14/2005) disahkan pada akhir tahun 2005 silam, harapan guru untuk keluar dari “jurang” kemelaratan hidup kelihatannya akan segera berakhir. Namun seiring waktu berlalu, kesejahteraan itu membutuhkan persyaratan yang begitu rumit dengan proses yang berliku untuk mendapatkan lisensi guru profesional.

Program sertifikasi guru hingga kini masih menyisakan kebingungan dan kekecewaan para guru. Terutama mereka yang telah mendapatkan sertifikat profesi. Banyaknya guru yang masih terlantar dan belum jelas pembayaran tunjangan profesinya adalah salah satu janji manis pemerintah untuk mensejahterakan guru yang belum sempat terbeli. Hingga kini, UUGD No. 14/2005 belum sepenuhnya dapat diimplementasikan karena Peraturan Pemerintah (PP) tentang Guru belum juga disahkan oleh pemerintah.

Gaji Naik, Utang Membengkak

Anggaran pendidikan 20% seharusnya telah lama direalisasikan oleh pemerintah sesuai amanat pasal 31 UUD 1945. Namun entah mengapa pemenuhan amanat konstitusi itu baru terealisasi pada 2009. Entah karena kondisi keuangan negara sedang membaik atau ada variabel eksternal yang mempengaruhi keputusan tersebut? Padahal menurut wakil presiden Jusuf Kalla, kenaikan anggaran pendidikan tersebut kembali membuat pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Utang Negara Syariah (SUKUK) dari dalam negeri. Kenaikan anggaran pendidikan memaksa pemerintah meningkatkan deficit anggaran dari 1,5% menjadi 1,9% atau sekitar Rp 99,6 triliun. (www.suarakarya-online.com,15/08/2008). Lagi-lagi pemerintah menyisakan utang untuk ditanggung bersama oleh generasi bangsa di masa mendatang.

Kondisi perekonomian negara yang pasang surut serta fluktuasi harga minyak dunia masih menjadi momok menakutkan bagi pemerintah dalam merancang APBN, termasuk alokasi anggaran pendidikan maupun gaji para pendidik. Jangan sampai fenomena kenaikan harga minyak dunia yang merombak postur APBN 2008 kembali terjadi pada 2009 membuat pemerintah kembali mengurungkan niatnya untuk membayar gaji guru demi kemaslahatan bangsa yang lebih besar. Belum lagi pergantian anggota DPR yang duduk di senayan turut andil dalam menyetujui alokasi anggaran pandidikan 20%. Jika kondisi itu terjadi, dengan terpaksa guru pun kembali mengurut dada dan menanti gaji besar serta ekonomi keluarga yang mapan. Semoga guru tak lagi menanti dan gaji guru “Oemar Bakry” tidak lagi dikebiri. Amin…

*Penulis adalah Dewan Pendamping Lembaga Penelitian Mahasiswa (LPM) Penalaran UNM, Pemenang Beasiswa Riset Opini Publik Indonesia 2008.