Artikel

Keadilan Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan

 

Berbicara tentang keadilan yang berasal dari kata adil, hal ini selalu menjadi pembicaraan yang hangat dimasyarakat. Bagaimana tidak, kata ini selalu diagung-agungkan mulai dari hal yang sederhana seperti membagi makanan pada anak kecil yang harus adil hingga hal yang super kompleks seperti urusan kenegaraan. Dalam KBBI, adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Sehingga dapat diartikan bahwa adil merupakan ketika kita menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Keadilan bagi seorang warga negara sangatlah penting, dalam dasar negara kita saja, Pancasila dalam sila kelima disebutkan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa keadilan tidak memihak pada siapapun yang memiliki uang ataupun kekuasaan begitupun dalam mendapatkan keadilan pendidikan. Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1-5) yang berbunyi (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Berkaitan dengan keadilan sosial yang harus didapatkan oleh masyarakat Indonesia sepenuhnya, ternyata hal tersebut masih belum merata persebarannya. Salah satu contohnya keitka kita menengok keadilan sosial pada aspek pendidikan saja sudah sangat jelas terlihat perbedaan keadilan pendidikan yang didapatkan “mereka” dengan status sosial yang tinggi dibanding dengan mereka yang biasa disebut “wong cilik” bahkan meskipun telah berjuang mendapatkan akses pendidikan, tak jarang yang putus sekolah. Menurut hasil survey BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2016 di Indonesia terdapat 73% kasus anak putus sekolah. Hal tersebut diakibatkan oleh biaya pendidikan yang semakin mahal. Dengan asumsi bahwa semakin mahal biaya pendidikan semakin baik kualitas luaran anak didik. Namun hal ini sudah bertentangan dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk pendidikan yang dapat dinikmati oleh seuluruh warga negara baik yang kaya maupun miskin. Faktanya, tingkat kemiskinan nasional yang tercatat oleh BPS (Badan Pusat Statistik) pada september tahun 2016 mencapai 27,76 juta orang atau 10,7% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Selain masalah kemiskinan, keadilan dalam mendapatkan pendidikan pun masih dipertanyakan dalam hal yanng lain. Salah satunya adalah kompetensi tenaga pendidik yang tersebar diberbagai pelosok sekolah, dimana para guru bersertifikasi pada berbondong-bondong mengabdikan dirinya didaerah perkotaan, sementara siswa didaerah pelosok juga perlunya mendapatkan pengajaran dari guru yang profesional. Melangkah lebih jauh kebelakang lagii, wacana tersebut selaras dengan ketersediaan sarana dan prasaran yang terdapat di sekolah-sekolah daerah pelosok sangat berbeda dengan yang dikota mulai dari media pembelajaran, buku, kondisi kelas serta sarana pendukung pembelajaran lainnya.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi keadilan dalam dunia pendidikan atau biasa lebih dikenal dengan istilah pemerataan pendidikan, seperti pada kebijakan wajib belajar 9 tahun dimana pada jenjang pendidikan tersebut diberikan kemudahan pada masyarakat dengan mendapatkan pendidikan secara gratis. Selain itu upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan diberbagai daerah terus dilakukan meski belum merata hingga kedaerah pelosok. Meskipun begitu perlunya dilakukan evaluasi untuk memperbaiki sistem yang ada agar pendidikan lebih merata melalu sinergi peran pemuda yang akan melanjutkan perjalanan bangsa ini.

Dalam sidang Perserikatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dihasilkan sebuah keputusan yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015. Keputusan tersebut berupa target-target yang akan dicapai oleh 193 anggota negara PBB pada tahun 2030 yang saat ini dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Satu dari tujuh belas target yang ada adalah Keadilan, Perdamaian dan Kerjasama global jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan. Yang ingin disampaikan penulis adalah hubungan target SDGs tersebut dengan keadilan dalam mendapatkan pendidikan. Target tersebut dapat diwujudkan pada tahun 2030 dengan memulai keadilan dalam pemerataan pendidikan dengan upaya-upaya yang ditawarkan penulis yakni, menambah APBN untuk pendidikan, memfokuskan pembangunan sarana dan prasarana didaerah pelosok, memaksimalkan fungsi pengangguran terdidik (sarjana), menjalin kerjasama internasional lebih banyak dalam dunia pendidikan, meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik.

“solusi sederhana satu orang pemuda dapat berpengaruh untuk 1000 perubahan negara kearah yang lebih baik”

Referensi

Badan Pusat Statistik. 2016. Angka Putus Sekolah (online). https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=istilah/view&id=1950. Diakses pada 11 Mei 2017 : Makassar

Badan Pusat Statistik. 2016. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2013 – 2016 (online). https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1219, Diakses pada 11 Mei 2017 : Makassar

http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/10/pengertian-dan-tujuan-sdgs-sustainable-development-goals.html

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close