Call us on 0823-9388-3833

Home » Artikel » Hutan Paru-paru Dunia, Jagalah untuk Anak Cucu Kita (Pembangunan Berkelanjutan berbasis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Hutan Paru-paru Dunia, Jagalah untuk Anak Cucu Kita (Pembangunan Berkelanjutan berbasis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

 

Hutan paru-paru dunia, kalimat metafora itu mungkin sering kita dengar dan baca. Pasalnya, hutan merupakan sumber utama Oksigen di dunia. Selayaknya paru-paru pada tubuh manusia, tanpa Hutan maka bumi akan mati, manusia akan kesulitan mendapatkan oksigen, suhu di bumi semakin panas akibat tidak ada lagi yang menyerap gas rumah kaca dan karbondioksida (CO2), bencana banjir dan longsor dimana-mana akibat deforestasi sehingga hutan menjadi gundul dan tidak ada kanopi pepohonan yang menahan air hujan yang jatuh langsung kepermukaan tanah, jutaan spesies akan punah karena tidak memiliki habitat, dan berbagai macam kesulitan lainnya. Demi kelangsungan seluruh spesies di Bumi, Hutan perlu dilestarikan serta dikelola dengan konsep yang berkelanjutan.

Dikatakan dalam UUD Nomor 32 Tahun 2009 “Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain”.

Data FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nation) pada tahun 2010 menunjukkan terdapat 298 gigaton karbon pada hutan Indonesia, sehingga menjadikan Indonesia sebagai Negara yang berperan penting menjaga kestabilan iklim dunia. Selain itu, dalam situs WWF.co.id dikatakan bahwa Indonesia juga sebagai salah satu Negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Sedangkan menurut Sunderlin dan Resosudarmo (1997) mengatakan bahwa Indonesia  memiliki kekayaan hutan hujan tropis peringkat ketiga di dunia (sesudah Brazil dan Zaire), dan memiliki 10% dari sisa sumberdaya ini di dunia.

Faktanya, saat ini Hutan Indonesia jauh dari kata terlindungi. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mencatat sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya, dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang. Menurut data  Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 Terdapat 170.626,1 ha/tahun hutan Indonesia dideforestasi. Deforestasi adalah aktifitas manusia dalam mengubah hutan menjadi non-hutan (termasuk perubahan untuk perkebunan, pemukiman, kawasan industri, dan lain-lain).

Menghadapi permasalahan tersebut sangat diperlukan Pengetahuan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1).

Penyusunan AMDAL sangatlah penting untuk menjaga kelestarian Hutan, karena dalam setiap pengambilan keputusan dilakukan analisis kelayakan suatu usaha/kegiatan, dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Dalam PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 juga diuraikan beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup, seperti:

  1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, seperti Deforestasi atau mengubah hutan menjadi non-hutan.
  2. Eksploitasi sumber daya alam,
  3. Kegiatan pemborosan sumber daya alam,
  4. pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, seperti pencemaran air yang menyebabkan matinya ekosistem air, serta yang menyebabkan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
  5. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.
  6. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya,
  7. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik,
  8. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati,
  9. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup,
  10. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.

Aktifitas yang diuraikan diatas dapat memberikan pengaruh dan dampak besar terhadap Hutan apabila pengelolaannya tidak benar-benar dianalisis dengan baik. Misalnya saja pembangunan perusahaan tambang yang jika terlebih dahulu tidak ditelaah dari aspek iklim, fisiologi, hidrologi, ruang, serta lahan dan tanah yang digunakan, maka hal tersebut dapat berdampak terhadap rusaknya ekosistem hutan, seperti penggundulan hutan, habisnya sumber daya alam, punahnya fauna endemik, tercemarnya lingkungan dan sebagainya. Untuk itu penyusunan kerangka acuan AMDAL merupakan langkah prefentif dalam mencegah rusak dan punahnya Hutan Indonesia.

Dalam pembuatan AMDAL, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan,

  1. Proses penapisan (screening) wajib AMDAL, tidak semua kegiatan yang dilakukan masuk dalam kategori wajib AMDAL, terdapat beberapa kegiatan yang tidak diperlukan AMDAL. Kegiatan wajib AMDAL sebagaimana yang diuraikan dalam PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1.
  2. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat, Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, Pemrakarsa atau orang yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan wajib mengumumkan kegiatannya serta berkonsultasi dengan masyarakat sebelum menyusun KA-ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan),
  3. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping), pada tahap ini Pemrakarsa menyusun KA-ANDAL, tahap ini merupakan proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL. Tahap ini dilakukan untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap Iingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaj
  4. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup), dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup), setelah penyusunan KA-ANDAL pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya kerangka acuan.

Melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan, diharapkan Pemerintah benar-benar hati-hati dalam menganalisis dan mempertimbangkan setiap rencana usaha/kegiatan yang diajukan oleh pemrakarsa, mengingat kondisi Hutan Indonesia saat ini dalam masa kritis.

REFERENSI

http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nation) 2010

KLKH. 2015. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015. Jakarta

Undang Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999

Sunderlin dan Resosudarmo (1997). Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia:

Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya. Occasional Paper NO. 9 (I): Bogor.

Related Post

Kekuatan dan kelemahan penelitian gabungan KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENELITIAN GABUNGANPenelitian gabungan merupakan penelitian yang memadukan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pe...
Grounded Theory Grounded TheoryGrounded Theory atau teori dasar merupakan salah satu pendekatan dalam jenis penelitian kualitatif. Grounded Theory dapat pula dika...
Penelitian Korelasional A. Penelitian KorelasionalPenelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua ...
Jenis validasi penelitian Pengertian Validitas           Validitas sering diartikan dengan kesahihan. Suatu alat ukur disebut memiliki validitas bilamana alat ukur tersebut is...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *