Artikel

Arah Pembangunan Indonesia Menuju Kota Inklusif dan Berkelanjutan

 “Kami berniat untuk membebaskan umat manusia dari tirani kemiskinan dan ingin memperbaiki dan mengamankan planet ini. Kami bertekad untuk mengambil langkah-langkah yang jelas dan transformatif yang sangat dibutuhkan untuk merubah dunia ke jalur yang berkelanjutan.Dengan beranjaknya kami dalam perjalanan bersama ini, kami berjanji bahwa tidak ada yang akan kami tinggalkan”. (PPB)

Sebuah kesepakatan konsensus yang di tafsirkan kedalam 17 poin dengan 169 sasaran menjadi harapan baru bagi masyarakat dunia masa kini. Sebut saja Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan hasil kesepakatan secara konsensus dan  dideklasrasi Pada hari Minggu, 2 Agustus 2015 oleh 193 anggota PBB pada sidang umum ke-70 (Infid, 2016). Pada dasarnya SDGs adalah agenda pembangunan baru pengganti Millenim Development Goals (MDGs) namun setelah di lakukan evaluasi hasil pembangunan di beberapa negara MDGs dinyatkan belum sesuai target. Keberlakuan SDGs sejak tahun 2015 sampai 2030 dengan agenda pembangunan terdiri dari pengahupusan kemiskinan, mengakhiri keterlaparan, kesejahteraan dan kesehatan, kualitas pendidikan yang baik, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, akses ke energi yang terjangkau, pertumbuhan ekonomi, inovasi infastruktur mengurangi ketimpangan, pembangunan berkelanjutan, konsumsi dan produksi berkelanjutan, mencegah dampak perubahan iklim, menjaga sumber daya laut, menjaga ekosistem darat, perubahan dan keadilan dan revitalisasi kemitraan global. Sehingga sangat di harapkan Tujuh belas agenda tersebut mampu manjawab ketertingalan pembangunan yang berada di seluruh negara belahan dunia.

Namun setahun sebelum deklarasi Sustainable Development Goals (SDGs) Pemerintah Indonesia di bawah komando presiden Joko Widodo memproklamirkan agenda pembangunan nasional Nawa Cita yang termaktub dalam tiga bagian, yaitu Agenda Pembangunan Nasional, Agenda Pembangunan bidang dan Agenda Pembangunan wilayah yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan diluncurkan pada 8 Januari 2015.

Konvergensi Nawa Cita Dan SDGs

Antara Nawa Cita dan SDGs merupakan model pembangunan yang setiap butir-butirnya tersimpang banyak pengharapan dalam menjawab realitas dunia hari ini. Nawa Cita dibangun atas dasar kedaulatan bangsa di arena politik, ekonomi, dan budaya,yang berasal dari penilaian bahwa bangsa menghadapi tiga masalah: (1) ketidakmampuan untuk memastikan keselamatan semua warga negara, (2) kemiskinan, kesenjangan, degradasi lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta (3) intoleransi dan krisis karakter nasional (UNDP, 2015). Sementara SDGs melihat kemiskinan, kesenjangan, dan degradasi lingkungan hidup dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sebagai isu-isu global yang perlu ditangani oleh semua negara dalam 15 tahun ke depan.

Jelas terdapat konvergensi antara Nawa Cita dengan RPJMN dan SDGs. Pertanyaannya sekarang adalah apakah arti konvergensi ini? Pertama, jelas bahwa dalam kasus Indonesia, SDGs bukan segugus tujuan asing yang dipaksakan ke dalam agenda pembangunan nasional. itu, SDGs dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan nasional. Selain itu, dalam pendekatannya yang inklusif, keterlibatan masyarakat internasional, ragam kegiatan teknis yang menopangnya berpotensi membawa banyak hal ke dalam agenda nasional. Ini termasuk perspektif dan pendekatan kebijakan baru, perangkat teknis, serta keterlibatan masyarakat madani, sektor swasta, dan organisasi filantropis —termasuk beragam inovasi.

Upaya-Upaya Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah sangatlah mempengaruhi arus perubahan suatu negara. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa sejak pemberlakuan desentralisasi di Indonesia, dua pertiga nasib dan kualitas hidup warga, dalam praktiknya, sangat ditentukan oleh baik–buruknya kinerja pemerintah daerah, mulai dari soal kebersihan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, hingga kualitas sekolah dan pelayanan kesehatan. Kita semua tergantung pada tinggi–rendahnya mutu pelayanan publik di daerah. Bahkan, hal ini bukan saja gejala Indonesia tetapi juga sebuah arus di tingkat dunia. Benjamin Barber, dalam buku If Major Ruled The World (2013), meletakkan harapan kepada para wali kota untuk mengatasi masalah–masalah besar dunia (perubahan iklim, pencegahan terorisme, pengurangan kemiskinan, tata niaga perdagangan obat). Merekalah tenaga dan energi perubahan.

Keberhasilan SDGs tidak dapat dilepaskan dari  peranan penting pemerintah  daerah.  Karena pemerintah kota dan kabupaten (a) berada lebih dekat dengan warganya; (b) memiliki wewenang dan dana; (c) dapat melakukan berbagai inovasi; serta (d) ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan. Ini terlihat ketika MDGs di berlakukan pada tahun 2000-2015 dan hasilnya Indonesia dinyatakan belum mampu menurunkan angka kematian ibu, akses kepada sanitasi dan air minum, dan penurunan prevalansi AIDS dan HIV.serta program pemerintah. (Infinid, 2015). Terlebih kepada pemerintah daerah penuntasanan kemiskinan sebagai upaya untuk membangun bangsa merupakan issue strategis yang perlu mendapat perhatian secara serius dalam setiap penanganan pada setiap tahapan pelaksanaannya. Bukan perkara mudah untuk menuntaskan kemiskinan di negeri ini. Hal ini karena upaya penanggulangan kemiskinan sebenarnya adalah upaya terpadu yang harus dilakukan oleh semua pihak termasuk juga masyarakat miskin itu sendiri dengan berkolaborasi semua unsur pimpinan baik pemerintah, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat dengan dilandasi oleh tekad yang kuat.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan terkait penuntasan kemiskinan ini terlebih dahulu dengan melakukan upaya penyadaran. Ini terkait mengenai sosial kontrol masyarakat. Upaya ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin (safutra rantono, 2016).

Kemiskinan pada dasarnya merupakan permasalahan dunia bukan hanya satu atau dua negara yang merasakan masalah tersebut sehinnga kemiskinan tidak akan dapat dihilangkan dari muka bumi, tetapi meskipun begitu, harus dilakukan upaya agar masyarakat yang masuk dalam kriteria miskin dapat memperoleh hak-hak dasar kebutuhan hidupnya. Untuk itu prioritas penanganan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan sumberdaya yang ada, tanpa ketergantungan dari pihak lain agar penanganannya dapat dilakukan dengan cepat dan tuntas. Agar program dan kegiatan penangulangan kemiskinan dapat benar-benar memperoleh hasil seperti yang diinginkan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi serta penilaian atas pelaksanaannya, agar dapat diketahui program dan kegiatan apa saja yang perlu untuk dilanjutkan bahkan diakselerasikan maupun untuk diketahui program dan kegiatan apa saja yang tidak diperlukan lagi.

Terkait dengan target tujuan pembangunan yang harus tercapai pada tahun 2030, maka Pemerintah Daerah masih harus bekerja keras untuk dapat mencapai target tersebut, mengingat upaya penanggulangan kemiskinan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaan tidak harus mencoba melakukan semuanya sekaligus. Dapat memulai dengan sejumlah prioritas, kemudian melakukan aksi. Bagi SDGs, semangat lebih penting ketimbang rinciannya. Jika masing-masing kabupaten atau komunitas mulai melakukan aksi, maka secepatnya akan terjadi perbaikan. Tahun 2025 tinggal sepuluh tahun lagi, tetapi banyak hal yang bisa dilakukan selama lima tahun ini (safutra rantono, 2016).

Sumber Rujukan

Mickael B. Hoelman dkk. 2015. Panduan sdgs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah.

safutra rantono . 2016. Sustainable Development Goals (SDGs) Quality Education in Indonesia. Di akses pada tanggal 16/5/2017. https://Saputrarantono.wordpress.com//2016/13/1z

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close